Home > Artikel > Pertangggung jawaban Brand atau Merek

Pertangggung jawaban Brand atau Merek

Merek atau Brand itu merupakan sebuah bentuk atau tanda yang dilekatkan pada produk sebuah barang yang diperdagangkan atau jasa yang diperdagangkan. Fungsinya sangat penting, untuk menjamin kualitas, reputasi, sumber, kepercayaan masyarakat atas suatu barang atau jasa yang diperdagangkan.

Menurut Margreth Barrett, fungsi merek antara lain; (1) tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain; (2) sarana promosi dagang. Merek merupakan goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya; (3) fungsi indicator kualitas (jaminan atas mutu barang atau jasa), khususnya dalam kaitan dengan produk-produk yang bergengsi; (4) penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan; (5) fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk-produk tertentu; (6) menempatkan nama/symbol yang dipergunakan dan yang telah dikembangkan oleh perusahaan dalam pasar; (7) merek dapat mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.

Merujuk pada fungsi merek di atas, maka perlu ada pendaftaran merek dagang dan jasa. Perlindungan hukum terhadap merek, hal ini dimaksudkan bahwa sebagai konsep hukum, perlindungan hukum terhadap merek ini memberikan legitimasi, landasan pengaturan atas pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak atas karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualitas manusia. Di sisi lain, pengaturan merek dalam UU berfungsi sebagai pagar, arahan sekaligus tuntunan tentang bagaimana hak atas kekayaan intelektual itu digunakan dan dipertahankan dalam lalu lintas ekonomi dan perdagangan.

Aturan mengenai merek sebenarnya aturan yang bersifat internasional karena memang masalah merek ini berada dalam ruang lingkup yang luas. Beberapa konvensi Internasional yang mengatur merek antara lain, Paris Convention for the Protection of Industrial Poverty (20 Maret 1883), Madrid Agreement (1891), Traktat Pendaftaran Merek Dagang (TRT 1973) dan Konvensi Nice. Sedangkan untuk diIndonesia telah ada UU 15/2001 tentang Merek.

Hak EKsklusif

Di dalam Pasal 3 UU No. 15/2001 tentang Merek itu mengatur  hak eksklusif sebagai hak atas merek, diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Merek Umum untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merujuk pasal 3 di atas, kelihatan bahwa yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Artinya suatu merek dapat dilindungi, manakala pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar di Daftar Merek Umum. Tanpa adanya pendaftaran, dengan perkataan lain, hak eksklusif tidak akan ada. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik agar dia mendapat hak eksklusif atas mereknya.

Sistem pendaftaran merek ada dua macam  yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. System konstitutif merupakan hak atas merek yang diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sedangkan sistem deklaratif adalah pendaftaran merek tidak menggunakan keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum.

Tindak Pidana

Sementara dalam kasus merek juga mencantumkan sanksi pidana. Kalau kita bicara umum dalam KUHP tindak pidana itu ada dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Di dalam UU No. 15/2001 unsur kejahatan masuk dalam Bab XIV mengenai Ketentuan Pidana pasal 90-93 sedangkan unsur pelanggaran masuk dalam pasal 94. Namun disebutkan di pasal 95 bahwa dari pasal 90-94 itu adalah delik pidana aduan. Padahal secara teori dalam delik pidana aduan itu unsur yang lebih besar adalah unsur pelanggaran bukan kejahatan.

Lalu, dengan ditegaskan kalau tindak pidana merek ini delik aduan berarti aparat penegak hukum baru bisa memproses perkara setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan khususnya pemegang merek terdaftar. Kalau dulu, tindak pidana merek adalah tindak pidana biasa, jadi siapapun yang tahu adanya pemalsuan merek bisa melapor ke aparat penegak hukum.

Memang, dari segi korban ada tiga pihak yang dirugikan, yaitu pemilik merek, masyarakat pemakai merek, dan negara. Bila menyangkut individu, wajar bila proses penyelesaiannya diserahkan kepada pemilik merek. Namun, pelanggaran merek juga menyangkut hajat hidup orang banyak atau konsumen, sehingga menyangkut kepentingan umum. Di sinilah kepentingan negara perlu campur tangan untuk ikut mengawasi, mengontrol, memproses, manakala terjadi tindak pidana di bidang merek.

Maka itulah, lebih tepat tindak pidana merek itu tindak pidana biasa, dan bukan tindak pidana aduan. Dengan adanya delik aduan, bisa menyebabkan pelaku tindak pidana di bidang merek dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana, yang pada akhirnya malah tidak dipidana.

Attensi Aparat

Secara normatif, dengan dinyatakan sebagai tindak pidana aduan, penegakan hukum merek malah tidak bisa maksimal. Faktor lainnya adalah kurang attensinya aparat penegak hukum terhadap masalah ini dan kecenderungan masyarakat yang masih suka memilih barang yang bermerek.

Dalam hal subjek hukum pidana untuk tindak pidana merek itu ada dua, yaitu manusia alamiah dan korporasi. Bagi pelakunya manusia alamiah tetap harus mengacu pada asas-asas pertanggungjawaban pidana, yang berujung harus dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu (1) melakukan tindak pidana, (2) di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, (3) dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan (4) tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan untuk korporasi, dapat dipidana tanpa perlu memperhatikan unsur lain. Hal ini disebabkan unsur-unsur lain seperti yang disebutkan tadi sudah melekat dalam diri pelaku tindak pidana yang berupa korporasi tersebut. Di dalam UU No. 15/2001 yang bisa dijatuhkan pidana di dalam korporasi adalah pengurus atau pemilik dari korporasi tersebut. Padahal korporasi juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana merek umumnya dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga dalam diri pelaku, baik orang perorangan maupun pengurus korporasi dalam dirinya melekat suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana di bidang merek.

Konsep pertanggungjawaban pidana di bidang merek dalam Sistem Hukum PidanaIndonesia, tidak dapat dilepaskan dengan predikat ataupun subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang merek. Subjek hukum pelaku tindak pidana merek adalah (1) manusia alamiah, dan (2) korporasi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa selain manusia alamiah, maka korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang merek, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Berarti pula korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang merek, juga dapat dijatuhi pidana.

Tindak pidana di bidang merek, pelakunya melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan, sehingga dalam diri pelaku, baik itu orang perorang maupun pengurus suatu korporasi dalam dirinya itu melekat suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana di bidang merek. Tindak pidana di bidang merek yang pelakunya adalah korporasi sesuai dengan karakteristik pidana pokok yang diatur baik dalam KUHP maupun UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan juga berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan atau pemilik dari korporasi tersebut

Ada karakteristik tertentu untuk pertanggungjawaban pidana antara subyek hukum pidana manusia alamiah dengan subyek hukum pidana yang berupa korporasi. Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana di bidang merek , bagi pelakunya manusia alamiah, tetap mengacu pada asas-asas pertanggungjawaban pidana, yang berujung kepada harus dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: (1) melakukan tindak pidana; (2) di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab; (3) dilakukan dengan sengaja atau kealpaan; dan (4) tidak ada alasan pemaaf. Tidak dipenuhinya salah satu unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. Namun demikian, jika pelaku tindak pidana di bidang merek adalah korporasi, maka korporasi dapat dipidana tanpa perlu memperhatikan unsur-unsur yang lain. Hal ini disebabkan unsur-unsur yang lain, seperti di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab dan unsur tidak ada alasan pemaaf, secara melekat ada dalam diri pelaku tindak pidana yang berupa korporasi tersebut

Tanggung Jawab Perdata

Pelaku tindak pidana di bidang merek yang sudah mempertanggungjawabkan secara perdata, tetap dapat dituntut atau diminta pertanggungjawaban secara pidana. Adanya putusan dalam perkara perdata yang memutuskan bahwa tergugat terbukti telah menggunakan tanpa hak merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, putusan dalam perkara perdata ini dapat dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana untuk menjatuhkan putusan memidana pelaku tindak pidana di bidang merek.

Disisi yang lain, untuk lebih memperkuat keberhasilan gugatan perdata atas pelanggaran merek, pertanggungjawaban pidana lebih dahulu diberikan. Jika pelaku tindak pidana sudah mempertanggungjawaban pidana, yang artinya sudah dipersalahkan dan dijauhi pidana, maka penggugat sebagai pemilik merek terdaftar yang dirugikan, akan lebih berhasil melakukan gugatan, yaitu meminta pembatalan merek sekaligus meminta ganti rugi kepada tergugat yang sudah mempergunakan tanpa hak merek yang sama secara keseluruhan atau secara sama pada pokoknya dengan mereknya yang sudah terdaftar.

Hanya saja, dalam ketentuan pasal 95 UU No. 15/2001 tentang Merek, telah mengubah bentuk tindak pidana, dari tindak pidana biasa menjadi tindak pidana aduan. Dengan begitu, perkara merek ini baru bisa diproses apabila sudah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pidana Biasa

Dengan ketentuan semacam ini, saya menilai sangat tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh karena tindak pidana di bidang merek, selain korbannya adalah pemilik merek yang terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar, juga menyangkut masyarakat, kredibilitas atau harkat dan martabat bangsa serta negara RepublikIndonesiadi dunia internasional. Seyogianya tindak pidana merek ini merupakan tindak pidana biasa. Dengan begitu, dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana, tidak perlu menunggu pihak pemilik merek yang terdaftar melakukan pengaduan  baru pelaku tindak pidana di bidang merek diminta pertanggungjawaban pidana.

Sehingga manakala ada indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang merek, maka siapapun yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan kepada aparat kepolisian, sehingga pelaku tindak pidana di bidang merek dapat segera diproses, diminta pertanggungjawaban pidana dan pada akhirnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Di sisi yang lain, dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang merek, maka akan menjadi lebih tepat jika bentuk perumusan tindak pidana di bidang merek merupakan tindak pidana biasa, sehingga tidak hanya pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek yang terdaftar yang dapat mengajukan laporan kepada aparat penyidik. Demikian juga aparat penegak hukum dan/atau masyarakat yang mengetahui adanya atau terjadinya tindak pidana di bidang merek, dapat ikut secara langsung melaporkan hal tersebut. Dengan adanya pihak-pihak selain pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar yang dapat melaporkan adanya tindak pidana di bidang merek, maka para pelaku usaha di bidang merek dapat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, meskipun sudah terjadi perdamaian antara pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dengan pelaku tindak pidana di bidang merek tersebut. Oleh karenanya, revisi UU No. 15/2001 sangat diperlukan bagi penegakan hukum tindak pidana merek

Terkait korporasi, meski korporasi dapat dijatuhi pidana bila melakukan tindak pidana merek, tetapi juga perlu diatur sanksi yang berupa pidana kepada korporasi itu sendiri, selain pengaturan sanksi kepada pengurus atau pemilik korporasi tersebut. sesuai dengan karakteristik yang melekat pada korporasi, maka sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada korporasi adalah sanksi yang berupa pidana pokok yang berupa pidana denda dan juga perlu diatur ancaman pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakin dan pencabutan izin usaha.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar yang sudah dirugikan, perlu secara tegas mencantumkan kapan masing-masing pertanggungjawaban perdata dan pidana dapat diberlakukan. Agar pemilik merek terdaftar dapat segera mendapatkan ganti kerugian. Untuk itu, perlu dibuka kemungkinan diterapkannya ketentuan Pasal 98 KUHAP yaitu tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Dengan demikian pemilik merek terdaftar yang dirugikan tidak terlalu lama menunggu mendapatkan ganti kerugian yaitu pada saat terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana di bidang merek, hakim juga menjatuhkan putusan tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar. DDK

Categories: Artikel Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: