Home > Klinik > Setiap Peralihan Hak Harus Bayar Pajak

Setiap Peralihan Hak Harus Bayar Pajak

Pertanyaan : 

Ayah saya meninggal tiga bulan yang lalu. Dan dia meninggalkan satu rumah (atas nama ayah). Saya telah mengurus akta waris dan sekarang ini saya ingin mengurus balik nama untuk sertifikat rumah.

Pertanyaan saya:

  1. Dikarenakan di dalam akta ahli waris tertulis atas nama ibu dan 4 orang anak, maka untuk balik nama tersebut ke-5 nama tersebut akan dicantumkan dalam sertifikat yang baru? Sebab kami ingin agar rumah tersebut atas nama adik kami yang terbungsu saja.
  2. Apakah benar dalam pengurusan balik nama tersebut kami sebagai ahli waris harus membayar pajak sebagaimana transaksi jual beli?

Informasi ini saya dapat dari kantor notaris tempat saya membuat akta ahli waris. Mohon bantuan.

Jawaban:

Sesuai keterangan saudara bahwa Surat Keterangan Hak Mewariskan telah dibuat oleh seorang notaris dan isinya ada 5 orang yang berhak untuk mewariskan, yakni ibu dan 4 orang anak-anaknya. Maka:

  1. Benar untuk memproses balik nama sertifikat harus tertulis seluruh nama-nama ahli warisnya sesuai dengan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris tersebut apabila saudara hanya menghendaki sertifikat tertulis atas nama adik saudara saja seorang, maka ada empat pilihan hukum.

 

Cara ke-1:

Ahli waris  yang lain dapat menyatakan “Menolak Warisan” di Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1057 KUHPerdata, sbb:

Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam suatu daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.

Akibatnya, ahli waris yang telah menolak warisan tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia tersebut.

Konsekuensinya:

BPHTB waris harus dibayar satu saja, yaitu 5 % x (NJOP (sesuai PBB tahun terakhir) – Rp 200 juta (untukkotaSurabaya) x 50%

Cara ke-2:

Ahli waris tetap memproses sertifikat ke atas nama 5 orang tersebut, terlebih dahulu, setelah sertifikat tertulis atas nama 5 orang, maka yang 4 orang menghibahkan kepada adiknya yang satu tersebut dan sertifikat di balik nama ke satu orang saja.

Konsekuensinya:

  1. Bayar BPHTB waris harus dibayar 5 % (NJOP-Rp 200 juta) x 50%
  2. Bayar PPh pemberi hibah (4 orang) dan BPHTB penerima hibah, rumusnya:
  • Untuk Ibu pemberi hibah ke anak (satu derajat ke bawah), berlaku  ketentuan: 5 % x NJOP (untuk hak bagian ibunya) – Rp 40 juta (untuksurabaya) x 50%.
  • Untuk 3 orang saudara pemberi hibah berlaku rumus seperti jual-beli karena ke samping, yaitu bayar PPh : 5% x NJOLP (untuk hak bagian ibunya) – Rp 40 juta (untrukSurabaya) x 50%

Cara ke-3:

4 orang ahli waris membuat Akta Pelepasan Hak atas Tanah tersebut terhadap notaris agar adiknya dapat memperoleh sepenuhnya hak atas tanah dalam sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan Pelepasan Hak tersebut, sertifikat dibawa ke Kantor Pertanahan, dilampiri Surat Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pelepasan HAK berserta dokumen/surat-surat lain yang terkait (misal KTP dsb) untuk proses balik nama sertifikat ke atas nama satu orang waris saja. Hanya saja pemahaman untuk masing-masing Kantor Pertanahan (BPN) tidak sama, sehingga bagi Kantor Pertanahan yang kurang paham (apabila di daerah-daerah) belum tentu bersedia untuk me;akukan hal ini, karena pengetahuan dan pemahaman kurang, sehingga untuk ambil amannya, BPN biasanya menghendaki sertifikat dibalik nama ke atas nama 5 orang terlebih dahulu, kemudian dihibahkan ke atas nama satu orang saja.

Konsekuaensinya:

Pajak hanya dibayar dibayar 1 x yaitu BPHTB waris dengan rumus : 5 % (JJPO-Rp 200 juta) x 50%

Catatan: Kemungkinan pada saat  validasi BPHTB di kantor pajak ada hambatan, karena yang bersangkutan perlu menjelaskan duduk persoalan untuk meyakinkan kepada pihak kantor pajak bahwa ahli waris yang 4 orang tersebut benar-benar telah melepaskan hak warisnya terhadap tanah tersebut, sehingga dianggap mereka tidak pernah memiliki/mewarisi tanah tersebut, maka pajak waris hanya dibayar satu kali dan warisnya adalah satu orang anak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ahli waris lainnya.

Cara Pelepasan Hak ini sebenarnya untuk menghemat biaya, kalau harus menolak warisan di Pengadilan Negeri biaya mahal, sedangkan kalau dibuat Pelepasan Hak di hadapan Notaris, biaya jauh lebihj murah dari pada di Pengadilan Negeri.

Apabila validitas BPHTB waris berhasil, maka BPN atau Kantor Pertanahan setempat tidak ada alasan untuk menolak dengan alasan pajak yang dibayar kurang, karena urusan pajak adalah wewenang kantor pajak.

Cara ke-4:

Sertifikat diproses balik nama ke atas nama 5 orang, setelah itu dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dari isian akta tersebut akan nampak siapa pemegang hak tunggal atas sertifikat tersebut.

Konsekuensinya:

Hanya bayar satu kali pajak waris/BPHTB waris, yaitu pada saat proses balik nama waris ke atas nama 5 orang,  dengan rumus: 5% x NJOP (PBB terakhir) – Rp 200 juta (untukSurabaya) x 50%

Sedangkan pada saat proses balik nama ke atas nama satu orang saja berdasarkan APHB tidak perlu bayar pajak lagi, karena di dalam akta tersebut nampak pembagiannya masing-masing, siapa pemegang hak tunggalnya.

  1. Memang benar setiap peralihan hak (balik nama sertifikat) harus membayar pajak. Hanya saja pajak yang dimaksud antara warisan dan bukan warisan tidak sama. Jadi pajak warisan dari orang tua ke anak tidak dapat disamakan dengan pajak transaksi jual beli.

Pajak waris satu derajat ke atas atau di ke bawah, yaiotu orang tua ke anak atau anak ke orang tua berlaku rumus: BPHTB Waris: 5 % x (NJOP-Rp.200.000.000) x 50 %

Pajak waris bukan orang tua ke anak, atau anak ke orang tua, melainkan ke samping (anak saudara kandung) maka berlaku rumus: 5 % (NJOP-Rp 40.000.000).

Kalau hibah ke samping (antas saudara) berlaku rumus:

Pemberi Hibah:bayar Pajak Penghasdilan (Ph) 5 %x NJOP

Penerima Hibah : Bayar BPHTB 5 %-Rp 40.000.000)

Kalau hibah orang tua-anak atau sebaliknya (satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, berlaku rumus: Pemberi Hibah adalah bebas bayar pajak dengan suatu PermohonanSuratketerangan Bebas (SKB);

Penerima Hibah : bayar BPHTB 5% x (NJOP – Rp. 40.000.000,-) x 50%

Catatan :

NJOP yang dimaksud harus sesuai yang tertera dalam SPPT PBB tahun terakhir.

Batas Tidak kena Pajak untuk BPHTB baik karena warisan atau karena jual-beli masing-masing kota/kabupaten tidak sama.

Categories: Klinik Tags: , ,
  1. Bkardia
    October 16, 2012 at 11:04 pm

    Thanks, Artikel yang sangat bermanfaat.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: