Home > Artikel > Memasuki Kejahatan Akal Pikir

Memasuki Kejahatan Akal Pikir

KEKUASAAN identik dengan kejahatan. Boleh jadi adagium ini ada benarnya. Setidak-tidaknya dari perspektif mana, ketika mendudukkan antara kekuasaan dengan kejahatan itu. Studi-studi kriminologi, tampaknya selalu miris dan nyaris memberi catatan merah pada kekuasaan. Dari soal korupsi, anggota dewan plototin video porno saat sidang, sampai masalah kemiskinan, konon bertalian erat dengan kekuasaan. Celakanya, kekuasaan dalam perspektif rakyat miskin selalu dianggap sebagai kejahatan. Realitas ini yang nampaknya sulit untuk didalami dengan logika pikir yang sehat, ketika rakyat, kekuasaan, kejahatan saling berhadap-hadapan.

Dan suka atau tidak suka, inilah kenyataan yang harus dihadapi rakyat Kota, ketika dua pemangku kekuasaan, Walikota dan Ketua DPRD  saling berhadap-hadapan. Bagaimana mungkin antara Walikota dan Ketua DPRD, saling pertontonkan kekuasaan yang digenggam. Bukan saja ego sektoral yang diperlihatkan, tetapi memperlihatkan bentuk halus dari kejahatan. Dan sungguh menarik, karena perseteruan itu dipertontonkan di hadapan rakyat. Setidak-tidaknya rakyat akan menilai, siapa di antara kedua pemangku kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan. Mengingat bentuk lain dari penyalahgunaan kekuasaan itu, adalah kejahatan.

Dan di jagad republik negara hukum ini, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan telah menjadi tradisi, bahkan barang basi yang tidak habis dikupas tuntas dari berbagai perspektif. Pergantian dari satu tangan ke tangan pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, selalu ditoreh dengan tinta merah, kegagalan. Karena nasib rakyat selalu diabaikan, bahkan sering ditunggangi oleh kepentingan, entah sekadar mencari legitimasi sampai melanggengkan kekuasaan. Namun rakyat tidak pernah bersuara, terkecuali sebatas mengeluh antar sesama. Sebab keluh kesah dan jeritan rakyat, tidak lebih angin lalu dan wacana politik bagi para pemangku kekuasaan. Padahal kekuasaan tersebut justru diperoleh, bahkan dengan suka rela diberikan oleh rakyat.

Kini memasuki pergantian tahun, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, secara nyata telah disalahgunakan oleh pemangku kekuasaan, baik Pemerintah Kota maupun DPRD. Dan tampaknya tidak perlu dibantah, atau bersilat lidah, jika yang dipertontonkan kedua belah pihak, sekali lagi adalah bentuk halus dari kejahatan.

Dan studi-studi kriminolgi akan selalu mempertanyakan penyebab dari apa yang telah menjadi akibat, yang sekarang dirasakan oleh Rakyat biasa. Bukan saja mempertanyakan mengapa Pemerintah Kota bersikukuh dengan kebijakan yang telah dilakukan. Termasuk pula mempertanyakan mengapa DPRD Kota bersikeras dengan sikapnya yang menohok eksekutif. Sebatas pada koridor fungsi pengawas dan kontrol, boleh jadi sikap demikian patut dilegimasi secara positif.

Muatan Politik

Namun celakanya di balik sikap keras itu, tampaknya sarat dengan muatan-muatan politik pertalian penguasa dan pengusaha. Ada kue dari pengusaha yang disodorkan untuk diperebutkan oleh pemangku kekuasaan. Dan jika bersandar pada logika pikir silogisme, maka harus diakui terjadi jalan pikir yang sesat. Selain tidak memperlihatakan pertalian antara premisnya, karena yang diterangkan dan yang  menerangkan, timpal dan janggal. Bahkan yang terjadi kemudian adalah pemaksaan logika pikir silogisme itu.

Entah dari mana ujung pangkal berpikirnya, rakyat miskin ramai-ramai berunjuk rasa, bukan saja karena tidak lagi memperoleh santunan pelayanan gratis kesehatan, tetapi sudah memasuki wilayah kekuasaan itu sendiri. Sekalipun kekuasaan itu diberikan olehnya, tetapi aksi unjuk rasa itu, mempertontonkan embrio, benih-benih kejahatan pada rakyat. Dalam artian lain, rakyat dielus, dibakar, disirami bahan bakar, agar rakyat memperlihatkan sikap buasnya, tak bedanya dengan singa lapar. Sementara sang majikan, si pemangku kekuasan tadi, duduk diam pangku kaki, menikmati “hiburan” tadi. Inilah bentuk halus kejahatan yang dalam artian lain kejahatan terhadap akal pikir.

Sekali lagi, studi-studi kriminologi memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap akal pikir ini meruapakan ancaman besar terhadap keselamatan manusia. Kejahatan sejenis ini, dilatarbelakangi dengan proses berpikir yang logis, justru memiliki premis yang bertalian sebagai bentuk dari silogime. Kejahatan yang tidak menampakkan dirinya antara siapa sang pelaku dan siapa sang korban. Berbanding terbalik dengan kejahatan konvensioanl, yang secara nyata memperlihatkan sosok dirinya sebagai pelaku dan korban.

Dan jika realitas ini tidak disadari oleh pemangku kekuasaan (eksekutif, legisltaif, yudikatif) pun rakyat, maka cepat atau lambat kejahatan ini akan terus menyebar virusnya tanpa mempersoalkan status sosial masyarakat. Dan tentu saja ancaman terbesar adalah generasi muda. Mengingat fenomena kejahatan bukanlah sesuatu yang jatuh dengan sendirinya dari langit, tetapi diantaranya dari hasil proses belajar, meniru apa yang pernah terjadi dan mengulang kembali kejahatan serupa.

Tata Kota

Lagi pula untuk jenis kejahatan seperti ini, selalu dipicu oleh suatu sebab yang melibatkan kepentingan rakyat banyak. Entah itu dalam koridor politik praktis, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, termasuk dalam soal tata raung kota. Celakanya ketika politik praktis, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, telah menampilkan sosoknya yang transparan, sehingga kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan semakin diminimalisir, justru kejahatan terhadap akal pikir ini berkembang biak dengan tenang, diantaranya dalam ranah persoalan tata kota.

Dan boleh jadi, bau kue pengusaha yang masuk dalam ruang persoalan tata kota Megapolitan yang menyeret Pemerintah Kota dan DPRD dalam kejahatan terhadap akal pikir ini. Dan “hebatnya” kedua belah pihak tampaknya mampu menyembunyikan kue pengusaha tadi di balik isu-isu yang tidak populis, tidak susbstansial berkaitan dengan kepentingan rakyat Kota. Bukan berarti soal kesehatan, pendidikan, tidak penting, tetapi telah bergulir dengan sendirinya melalui birokrasi yang ada. Sayangnya rakyat dalam posisi sebagai korban, tidak mampu bahkan sengaja dikondisikan tidak mampu untuk mencerna apa yang sesungguhnya terjadi. Ada apa di balik kekuasaan itu.

Sampai sebatas kekuasaan yang ada, boleh jadi bersikukuhnya Wali Kota, perlu dicermati, bahkan perlu dibentengi oleh rakyat. Setidak-tidaknya dalam benak sang wali kota, rakyat tetap harus diprioritaskan, termasuk dalam soal menata kota yang kian padat penduduknya ini. Mengingat salah satu akibat dari kejahatan, bukan saja rakyat kehilangan tempat tinggalnya, karena digusur misalnya.

Tetapi sadar atau tidak sadar, kejahatan itu sendiri mampu melenyapkan, membumihanguskan simbol-simbol yang dimiliki rakyat sebagai perwujudan dari ikatan nilai-nilai sosial. Dan dalam perjalanan rentang waktu yang kian menggelobal ini, tampaknya rakyat di kota mana pun, mungkin tidak terpanggil kembali untuk mencari di mana kampung yang menjadi cikal-bakal kota tersebut. Dalam konteks ini, hanya ada sebatas kebanggaan sebagai warga kota, tetapi betapa sulit dan diyakini tidak akan menemukan di mana letak Kampung yang sebenarnya. Simbol nilai-nilai sosial apa yang menjadi pembekas bahwa di tempat itu berawal sebagai Kampung. Sekali lagi kejahatan terhadap akal pikir telah melenyapkan dan membumihanguskan Nilai-nilai Sosial dan Simbol warga kota. KLK

Categories: Artikel Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: