Home > Klinik > Bolehkah Menolak Jadi Saksi?

Bolehkah Menolak Jadi Saksi?

Pertanyaan :

Saya sebagai orang awam ingin bertanya. Selama ini setiap kasus yang sedang diperiksa baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, selalu ada yang namanya saksi. Yang menjadi pertanyaan saya, apa boleh kita menolak menjadi saksi?

Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

 

guruhbs

 

Jawaban :

Pertanyaan ini sangat sederhana, namun penjelasannya harus terperinci agar dapat memberikan pengertian yang membangkitkan semangat untuk ikut serta melakukan penegakan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Implementasinya dalam Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan bahwa, dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP berbunyi, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Memang ada orang-orang tertentu yang tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi, yaitu anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, atau orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan. Ada pula orang-orang yang secara relatif tidak cakap untuk menjadi saksi, yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP, yang berbunyi, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a.  Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b.  Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c.  suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Khusus untuk yang nomor c, dikecualikan dalam peradilan perkara-perkara korupsi.

Ada pula orang-orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi, yang ditetapkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Pasal 170 ayat (2) KUHAP berbunyi, Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada Saudara! JJS

Categories: Klinik Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: