Home > Klinik > Tindak Pidana Korupsi – JPU Berwenang Gugat Ahli Waris Terdakwa Korupsi

Tindak Pidana Korupsi – JPU Berwenang Gugat Ahli Waris Terdakwa Korupsi

Pertanyaan: 

Sebagai orang yang masih awam dengan hal-hal terkait tindak pidana korupsi, tentunya saya ingin tahu banyak hal. Salah satunya, siapa sajakah yang memiliki wewenang menggugat ahli waris dari terdakwa korupsi yang meninggal dunia (sesuai dengan pasal 34 UU Tipikor)? Apakah harus jaksa pengacara negara atau bisa dilakukan oleh advokat biasa? Mohon jawaban dan penjelasan.

Jawaban:

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, berarti berbicara tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang tergolong oleh sebagian besar pakar hukum dengan menyebut sebagai suatu kejahatan yang sangat luas biasa atau ”Extra Ordinary Crime”.

Penyebutan demikan mungkin juga benar, karena melihat dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat menghancurkan tatanan perekonomian negara yang bertujuan untuk memakmurkan warga negara dalam kerangka negara ”Welfare State” (Negara Kesejahteraan) yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Namun demikian penyebutan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan ”Extra Ordinary Crime” adalah terlalu berlebihan, karena dalam proses pemeriksaan perkara mulai Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan adanya proses banding, kasasi bahkan adanya proses atau upaya hukum peninjauan kembali menunjukan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah dapat disebut sebagai kajahatan extra ordinary crime, karena tidak ada yang luar biasa, namun  lebih tepat bila disebut sebagai tindak pidana khusus saja.

Telah diketahui bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam UU No. 39/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang dan korporasi. Apabila terdakwa dari suatu Tindak Pidana Korupsi itu meninggal dunia maka yang memilki wewenang untuk menggugat ahli waris adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada Jaksa Pengacara Negara dengan syarat

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara atau,

2. Jaksa Penuntut umum menyerahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan

gugat perdata terhadap ahli warisnya.

Untuk pilihan yang kedua tersebut kerugian negara dapat dilakukan gugatan oleh bagian hukum dari instansi yang bersangkutan, dalam hal ini tidak harus dilakukan oleh Advokat, karena mereka ini adalah bagian/unsur dari pemerintah (Eksekutif), ataupun apabila dipandang perlu instansi yang bersangkutan dapat menunjuk dan mewakilkan kepada seorang/beberapa Advokat, asalkan terus dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sampai merugikan keuangan negara

Categories: Klinik Tags: , , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: