Home > Artikel > Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Satukan Persepsi, Butuh Undang-undang Khusus

Aspek perbankan termasuk dalam Hukum Ekonomi (Mu’amalah Madaniyah), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dalam bidang kekayaan, harta, dan tasharurruf.

Aplikasi dan modifikasi dalam bidang mu’amalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidak ada syariat yang bersifat absolut, mutlak, dan berlaku untuk segala waktu, tempat dan keadaan (dhuruf).

Dalam Hukum Islam terdapat maqasid asy-Syariah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan suatu hal. Guna mencapai tujuan itu, terdapat syariat Islam yang bersifat dinamis, dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan.

Ketentuan tentang mu’amalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan sangat dimungkinkan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan jaman.

Sistem Perbankan Syariah merupakan bagian dari konsep Ekonomi Islam yang berada dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu Perbankan Syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan  nilai-nilai Syariah yang sesuai dengan Al Qur’an dan Al Hadist

Oleh karena Hukum Perbankan Syariah merupakan bagian dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Islam merupakan bagian dari Hukum Islam, maka Prinsip Hukum Islam berlaku untuk Hukum Ekonomi Islam dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam berlaku dalam Hukum Perbankan Syariah.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Perbankan Syariah ialah: Prinsip Aqidah atau Prinsip Tauhidullah; Prinsip Tasyri’iyah yang setara dengan Prinsip Al-Ruju ila Alquran wa Al-Sunnah, Prinsip Kaffah; Prinsip Akhlaq; Prinsip Transaksi yang Meragukan Dilarang; Prinsip Transaksi yang Merugikan Dilarang; Prinsip Mengutamakan Kepentingan Sosial; Prinsip Maslahat; Prinsip Konsensualisme atau Prinsip Suka Sama Suka atau Prinsip Saling Rela (An Taradhin, Prinsip Ridha’iyyah); Prinsip Saling Menguntungkan; Prinsip Persamaan Hukum (Al Musawah); Prinsip Manfaat; Prinsip Ta’awun, Prinsip Saling Menguntungkan; Prinsip Keadilan (Al ‘Adl, Al Mizan, Al Qisth); Prinsip Sufficiency (Al Kifayah); Prinsip Keseimbangan; Prinsip Moderat atau Keseimbangan (Al Wasathiyah, Al-I’tidal); Asas Kebebasan Berkontrak (Al-Hurriyah); Prinsip Kemerdekaan; Prinsip Tertulis (Al-Kitabah); Prinsip Transaksi yang Mengandung Riba Dilarang.

Dual Banking System yang dianut di Indonesia menyebabkan dioperasikannya dua jenis  bank, yaitu Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Konvensional berbeda dengan  usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah, baik dari aspek terminologi maupun aqad yang dijadikan landasan hubungan hukum.

Makna dari Pembiayaan Mudaharabah ialah memudharabahkan lagi mudharabah  (Mudharabah ala Al Mudharabah), yakni di satu sisi bank melakukan kontrak mudharabah dengan nasabah penyimpan dana, di sisi lain bank melakukan kontrak  mudharabah lagi dengan nasabah yang meminjam dana.

Mudaharabah ala Al Mudharabah menurut sebagian Ahli Hukum Islam merupakan suatu pelanggaran dan baru boleh dilaksanakan dengan syarat tertentu yaitu (1) mudharabah pertama haruslah mudharabah mutlak atau mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi; (2) menjamin jika ada kerugian; (3) memberikan bagian bila terdapat keuntungan. Bagi mudharib yang menyerahkan modal mudharabah pada mudharib yang lain, terdapat kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal (shahibul maal) jika terjadi kerugian, dan jika menguntungkan maka ketentuan pembagiannya dilakukan menurut persyaratan pemilik modal (persyaratan shahibul maal). Apabila diteliti, sebenarnya yang berlaku atas Mudharabah ala Al Mudharabah merupakan kewajaran.

Prinsip murabahah yang dilakukan oleh Perbankan Syariah tidak sama persis dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab Fiqih. Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab Fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli.

Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqdan) atau angsuran (bitsaman ajil). Sedangkan dalam Perbankan Syariah melibatkan tiga pihak. Akad pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang dan akad kedua adalah murabahah dilakukan secara angsuran antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank.

Pada Pasal 1.13 Undang-undang Perbankan mengartikan Prinsip Syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain Dengan demikian  keabsahan perjanjian pembiayaan untuk Bank Syariah bukanlah mengacu pada Pasal 1320 BW sebagai ketentuan umum yang berlaku untuk keabsahan suatu perjanjian, akan tetapi mengacu pada ketentuan Hukum Islam.

Walaupun demikian bukan berarti Bank Syariah terlepas sama sekali dari ketentuan Hukum Positif yang lain seperti ketentuan tentang prudential principle, rahasia bank, dan  ketentuan tentang lembaga jaminan.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah mengacu pada ketentuan umum yang berlaku.  Sebagai perbandingan bank-bank Islam di negara-negara lain mematuhi dua jenis undang-undang, yaitu undang-undang Islam dan undang-undang Positif. Hipotek, Hak Tanggungan, Fiducia, dan Gadai telah tercakup dalam Rahn.

 

Lembaga Jaminan

Sebagai konsekwensi, dengan berpegangan pada Prinsip Syariah, Bank Syariah seharusnya menerapkan Lembaga Jaminan Rahn saja sebagai salah satu lembaga jaminan disamping Kafalah.

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Bank Syariah tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan perbankan pada umumnya seperti ketentuan tentang Prinsip Kehati-hatian hingga ketentuan tentang  Rahasia Bank yang tetap harus dipatuhi oleh Bank Syariah.

Berkenaan dengan ketentuan tentang lembaga jaminan, Bank Syariah dalam operasionalisasinya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku seperti Lembaga Jaminan Fiducia, Hak Tanggungan, dan Hipotik.

Hal ini dikarenakan sarana penunjang operasional dari Bank Syariah belum memadai. Untuk kondisi ini, dapat dipergunakan dalil yang berbunyi: “ma la yudraku kulluh ta yutraku kulluh” bahwa apa yang tidak tercapai seluruhnya tidak (jangan) dihindari seluruhnya.

Pertanyaan yang mendasar ialah mengenai pada lembaga peradilan apakah sengketa ekonomi Syariah diselesaikan. Untuk itu perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Hukum Ekonomi Syariah guna menyatukan persepsi tentang penerapan Hukum Islam dalam bidang muamalah khususnya dalam sektor keuangan dan sebagai pegangan di lingkungan Peradilan Agama dan Arbitrase Syariah.

Perlu diundangkan tentang Rahn sebagai lembaga jaminan di lingkungan Bank Syariah, serta perlu didirikan Balai Lelang Syariah untuk menindaklanjuti penyeselesaian sengketa yang telah diputuskan. ash

Categories: Artikel
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: