Home > Artikel > Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia Part 2

Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia Part 2

Pembinaan Hakim Alami Dualisme

Dalam tulisan sebelumnya, saya telah mengungkap bahwa ada ketidaksinkronan antara ketentuan perundang-undangan terkait dengan pasal 27 UU No. 9/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pasal 33 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dengan sistem peradilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No 44/2004 yang sudah diubah dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Efek dari ketidaksingkronan ini berpengaruh terhadap keberadaan atau status dari majelis hakimnya. Apakah ia berada di bawah Departemen Keuangan ataukah Mahkamah Agung?

UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak pada bagian keempat tentang pembinaan pasal 5 ayat (1) menyatakan, ”pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan ayat (2) menyatakan, “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”.

Rumusan ini menunjukkan bahwa pengadilan pajak adalah bentuk pengabungan kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dari ketentuan kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hakim pengadilan pajak ”berkepala dua atau satu kapal bernahkoda dua” yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan.

Jika ditilik dari sisi Mahkamah Agung pembinaan teknis tersebut tentunya tidak menjadi masalah artinya tidak terlalu menimbulkan kekhawatiran akan kebebasan dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Akan tetapi pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan oleh Departemen keuangan akan menjadi polemik dan akan memunculkan keraguan bagi wajib pajak pencari keadilan. Sehingga dapat dirasakan adanya ketergantungan hakim-hakim pengadilan pajak kepada Menteri Keuangan sehingga memengaruhi setiap keputusan dalam sengketa pajak yang melibatkan pihak yang membinanya dari segi organisasi, administrasi dan keuangan, semua ini akan berpengaruh terhadap independensi dari putusan sengketa pajak. Apabila ada sengketa pajak maka permohonan atau wajib pajak mustahil mendapatkan keadilan di pengadilan pajak karena hakim-hakimnya digaji/tunjungan oleh eksekutif (Menteri Keuangan) serta tempat persidangan bertempat di gedung keuangan (eksekutif) sehingga akan dirasa setiap keputusan cenderung tidak independen.

Keberadaan ketentuan pasal tersebut dirasa bertentangan dengan pasal 24 (2) UUD 1945 yang menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 27 UU No. 9/1994 yang sudah diubah dengan UU No. 16/2000 dengan perubahan UU No. 16/2009 tentang KUP menyatakan, “Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”.

Rumusan pasal ini semakin menunjukkan ketidakjelasan eksistensi pengadilan pajak dalam sistem pengadilan di Indonesia. Mengingat ketetapan yang dikeluarkan Dirjen Pajak merupakan tata usaha negara sehingga upaya hukumnya melalui pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 5/1986 yang berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Semula badan-badan peradilan itu secara organisasi, administrasi dan financial ada dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan kemudian secara tegas beralih di bawah kekuasaan kehakiman (yudikatif) sehingga terjadi pemisahan secara tegas kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Adapun pengalihan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 21/2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Financial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Pada bagian menimbang menyatakan : bahwa untuk melaksanakan pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 UU No. 4/2004 tentang kekuasaan kehakiman perlu menetapkan peralihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama di Mahkamah Agung dengan keputusan presiden (UU No. 4/2004 pasal 42).

Dalam UU No. 48/2009 diatur dalam pasal Pasal 21 yaitu, Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dengan ketidakjelasan status pengadilan pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut UU No. 14/2002 serta pembinaan para hakimnya maka akan mengusik tujuan hukum dalam masyarakat.

Untuk itu, perlu pertama, Pengadilan Pajak dibentuk sebagai amanah dari UU No. 9/1994 sebagai mana dari UU No. 9/1994 sebagaimana diubah dalam UU No. 16/2000 sebagaimana diubah UU No.16/2009 yang menyatakan bahwa ”putusan badan pengadilan pajak bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara” akan tetap ketentuan tersebut bertolak belakang dengan UU No. 14/1970 diubah dengan UU No. 4/2002 dan UU No. 48/2009 dan UU No. 5/1986 yang diubah dengan UU No. 9/2004 bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga antar undang-undang tersebut diatas tidak terjadi sinkronisasi yang akan berpengaruh pada tujuan hukum. Keberadaan pengadilan pajak terlalu dipaksakan sehingga melanggar azas-azas hukum.

Kedua, Pembinaan hakim-hakim pengadilan pajak terjadi “dualisme”, untuk pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung sedangkan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan Keputusan Presiden No. 21/2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi financial di bahwa Mahkamah Agung.

Untuk itu, penulis menyarankan pertama, UU No. 14/2002 tentang Pengalihan Pajak secepatnya direvisi yang menentukan bahwa pengadilan pajak merupakan bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kepastian hukum dan status dari pengadilan pajak sesuai dengan sistem pengadilan di Indonesia.

Kedua, Pembinaan hakim-hakim Pengadilan Pajak seharusnya di bawah satu atap di bawah Mahkamah Agung baik dari pembinaan teknis, administrasi, organisasi dan keuangan. Kh

Categories: Artikel Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: