Home > Artikel > Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia Part 1

Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia Part 1

Bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman

Merebaknya kasus skandal pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak seperti yang saat ini dilakukan Dhana Widyatmika yang dijuluki ”The Next Gayus Tambunan” membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai keberadaan uang pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Apakah uang itu memang untuk pembangunan dan kepentingan umum ataukah dinikmati oleh oknum-oknum pajak yang nakal tersebut. Padahal, pajak merupakan sarana yang vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapat dan peningkatan pembangunan Kasus Dhana juga mengingatkan kita kepada keberadaan pengadilan pajak yang telah diatur dalam UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Mengingat dibentuknya pengadilan pajak ini untuk menyelesaikan sengketa atau ketidakpuasan dari wajib pajak dan fiskus.

Pengadilan Pajak

Makna dari pengadilan pajak adalah lembaga yang menangani masalah dalam bidang pajak baik berkaitan dengan sengketa pajak maupun gugatan pajak penyelesaian masalah pajak merupakan kompetensi absolute dari pengadilan pajak (UU No. 14/2002 pasal 1(5), (7) dan pasal 2). Penyelesaian masalah perpajakan oleh pengadilan pajak baru dapat dilakukan apabila penyelesaian secara internal oleh instansi yang mengeluarkan surat ketetapan di bidang perpajakan dianggap tidak memuaskan para pihak yang wajib pajak atau Dirjen Pajak.

Pada awalnya peradilan mengenai pajak dalam tingkat terakhir berada di tangan Gubernur Jenderal akan tetapi setelah tanggal 11 Desember 1915 penyelesaiannya beralih pada Majelis Pertimbangan Pajak (Raad Van Beroep Voor Belasting Zaken) Stb. 1915 No. 707 (Jamal winoko, 2004:8-9). Searah dengan reformasi perpajakan tahun 1983 yang melahirkan beberapa peraturan di antara UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan maka mulai diperkenalkan lembaga yang baru yang dikenal dengan badan peradilan pajak.

Disitu dinyatakan, wajib pajak dapat mengajukan banding pada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Badan ini secara normatif sudah ada akan tetapi dapat direalisasikan sehingga mendorong tetap berlakunya lembaga lama yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Rochmat Soemitro menyimpulkan bahwa MPP merupakan peradilan administrasi murni, karena memenuhi 4 unsur yang dikemukakan sebagai unsur sebuah peradilan. Keempat unsur itu adalah (a) adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan (UU, PP Perda, dst; (b) adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit (SKP, SKPT, SP, dst); (c) adanya sekurang-kurangnya dua pihak (misal Dirjen Pajak dengan wajib pajak, Pemda dengan wajib pajak); dan (d) adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan (adanya hakim) (Rochmad Soemitro, 1964:7).

Keberadaan MPP ini semakin diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 48 UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sekarang diubah menjadi UU No 9/2004 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Dalam hal ini, MPP merupakan bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang membawa konsekuensi bahwa setiap putusan banding MPP dapat digugat ke PTUN.

Namun, keberadaan ini ternyata tidak dapat diterima oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak berasumsi kondisi ini tidak menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, karena pemerintah akan dirugikan seperti: (a) adanya perlakuan yang tidak adil antara pihak-pihak yang bersengketa, karena wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke PTUN maupun Pengadilan Tinggi TUN apabila tidak puas terhadap putusan MPP, sebaliknya pihak Dirjen Pajak, tidak dapat menggugat PTUN atau Pengadilan Tinggi TUN atau bila putusan MPP merugikan Dirjen Pajak; (b) Kebebasan dan integritas MPP dalam memutuskan perkara banding menjadi terganggu, dan cenderung membuat putusan yang “safe” yaitu memenangkan wajib pajak atau mengalahkan Dirjen Pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa putusan Majelis Pertimbangan Pajak dalam kurun waktu tahun 1992 dan 1993, hampir 90 % dimenangkan wajib pajak; (c) Penagihan pajak tidak dapat berjalan dengan baik dan akibatnya penerimaan negara dari sektor pajak menjadi menurun. (Ambrono Nasution, 1996:26).

Pada UU No. 9/2004 tentang perubahan atas UU No. 5/1986 pada pasal 9 A menyatakan, di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada penjelasan menyatakan : yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.

Ketentuan yang ada di atas bertentangan dengan rumusan pasal 27 UU No. 9/1994 yang sudah diubah dengan UU No. 16/2000 yang diubah dengan UU No.16/2009 tentang KUP menyatakan, (a) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada lembaga peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. dan (b) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan Keputusan tata usaha negera.

Sedangkan pada UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak pada pasal 2 menyatakan, Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak yang menjadi obyek pemeriksaan pengadilan pajak adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding (wajib pajak) dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam putusan keberatan. Selain dari pada itu dalam hal gugatan juga pengalihan pajak dapat memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 25 ayat (2) UU No. 16/2000 tentang KUP. Pasal 33 (1) menyatakan, “pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”. Penjelasan menyatakan, “sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan pajak. Oleh karenanya putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara atau badan peradilan lainnya, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Dari ketentuan UU No. 9/1994 yang sudah diubah menjadi UU No. 16/2000 dan perubahannya UU No. 16/2009 tentang KUP yang telah memberikan amanah untuk dibentuknya suatu pengadilan “khusus” untuk pajak, sehingga melahirkan UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak efektif berlaku pada tanggal 12 April 2002. Pengadilan Pajak ini memberikan warna baru dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 4/2004 yang sudah diubah menjadi UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam ketentuan peraturan tersebut terlihat sekali terjadi ketidaksinkronan dari pasal-pasal yang ada antar peraturannya melahirkan ketidakpastian hukum. Ketentuan Undang-Undang di atas saling tarik ulur untuk menempatkan peradilan pajak dalam lingkup kompetensinya sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi di pihak lain Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak mendapatkan dirinya dalam peradilan “istimewa” yang kita analisa ketentuan ini tidak mau menundukkan dalam sistem peradilan yang ada sesuai dengan ketentuan Kekuasaan Kehakiman. UU No. 9/1994 yang sudah diubah dengan UU No. 16/2000 dan UU No. 14/2002 merupakan “lex post prior” jika dibanding dengan UU No. 48/2009 dan UU No. 9/2004 merupakan “lex prior”.

Dengan demikian eksistensi pengadilan pajak menurut pasal 27 UU No. 9/1994 dan pasal 33 UU No. 14/2002 pasal 27 UU No. 9/1994 dan pasal 33 UU No. 14/2002 tidak konsisten dengan sistem peradilan yang berlaku sebagai ketentuan dalam UU No. 44 tahun 2004 yang sudah diubah dalam UU No. 48/20049 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 18 mengenal empat lembaga peradilan yaitu, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Idealnya pengadilan pajak yang menyelenggarakan peradilan pajak kedudukannya berada dalam sistem peradilan di Indonesia sesuai ketentuan pasal 13 UU No. 14/2002, dan juga peradilan pajak seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan yaitu wajib pajak, sehingga dapat tercapai supremasi hukum (rechtmatigheid) dalam sistem peradilan (unity court system) di Indonesia. Kh

Categories: Artikel Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: